Who's Online
Ada 57 tamu sedang online


Our Partners
MGC
JTC
Nippon Koei
LAPI ITB
SMEC INTERNATIONAL


Jumlah Pengunjung



Artikel Favorit

 

 











 

 

home mail

Cetak biru sistem logistik nasional segera terbit
Selasa, 29 Desember 2009
JAKARTA: Pemerintah segera menerbitkan cetak biru logistik nasional paling lambat pada Januari 2010, menyusul hampir rampungnya pembahasan oleh sejumlah instansi terkait. Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Perindustrian Eddy Putra Irawadi mengatakan instansinya telah membahas cetak biru logistik dengan semua pemangku kepentingan secara institusional.

"Paling lambat Januari 2010 sudah bisa terbit. Cetak biru logistik mempunyai visi locally integrated-globally connected, guna mendorong daya saing ekonomi dan terciptanya penyedia jasa logistik nasional yang tangguh," katanya kepada Bisnis. Dia menambahkan saat ini sejumlah peraturan terkait dengan kegiatan logistik terdapat di sejumlah instansi. Karena itu, cetak biru dibutuhkan untuk menyatukan strategi dan program untuk membenahi sistem logistik menjadi lebih efisien.

"Peraturan yang menyangkut logistik itu banyak dan bertebaran, mulai dari undang-undang sampai dengan surat keputusan menteri, misalnya tentang pelabuhan, moda transportasi, pergudangan, distributor, importir, eksportir, jasa kurir, dan sebagainya," kata Eddy.

Dia mengatakan berbagai peraturan itu perlu diselaraskan sehingga mampu mewujudkan sektor logistik nasional yang efisien. Pembentukan cetak biru logistik, menurut Eddy, menggunakan pendekatan berdasarkan komoditas, regulasi, dan kelembagaan. "Selanjutnya, yang akan mengoordinasikan sektor logistik nasional ya Kemenko Perekonomian. Sebetulnya, ini sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu," jelasnya.

Benahi peraturan

Eddy menambahkan selain menyusun cetak biru logistik, instansinya juga membenahi peraturan-peraturan yang kontra dengan pengembangan logistik yang efisien, seperti daftar negatif investasi (DNI) di perusahaan kurir, stimulus pergudangan, biaya terminal handling charge (THC), pembenahan pelabuhan, dan sebagainya.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita menuturkan pemerintah harus segera mengesahkan cetak biru agar arah pengembangan sektor logistik nasional menjadi jelas.

"Kita harus punya visi dan misi dalam mengembangkan sektor logistik. Sekarang banyak sekali peraturan terkait dengan logistik, yang tersebar di sejumlah departemen," katanya beberapa waktu lalu. Zaldy menuturkan pelaku usaha di sektor logistik juga membutuhkan arahan dan panduan dari pemerintah. "Melalui cetak biru, kami berharap mendapat arahan yang jelas," katanya.

Sebelumnya, pelaku logistik yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Dewan Pengguna Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) berharap Kabinet Indonesia Bersatu II mampu memangkas biaya tinggi dalam logistik. ()

Sumber : Bisnis.com
Cina Luncurkan Kereta Tercepat di Dunia
Minggu, 27 Desember 2009
Liputan6.com, Beijing: Pemerintah Cina Sabtu (26/12) mengumumkan peluncuran kereta api rel tercepat di dunia. Kereta berkecepatan 350 kilometer perjam  mampu menghubungkan kota modern Guangzhou - Wuhan yang berjarak tempuh 1,069 kilometer dalam waktu tiga jam. Kereta ini lebih cepat dibanding kereta sebelumnya memakan waktu tujuh setengah jam, demikian rilis AFP dikutip dari Xinhua.

Pengerjaan proyek kereta cepat dimulai tahun 2005 bagian dari rencana memperluas jaringan transportasi berkecepatan tinggi menghubungkan pusat bisnis di Cina selatan Guangzhou (dekat dengan Hongkong) dengan Beijing ibukota Cina. Kereta Super Cepat ini telah menjalani tes sejak awal Desember dan secara resmi akan memulai beroperasi dari kota Wuhan Sabtu (26/12).

"Kereta ini mampu berkecepatan 394,2 kilometer perjam dan merupakan kereta tercepat di dunia," Kata Zhang Shuguang, Kepala Biro Transportasi Kereta Api kepada Xinhua. Jika Indonesia memiliki kereta super cepat Link Cina maka rute Jakarta - Banyuwangi di ujung Timur Jawa bisa ditempuh hanya dalam wakti tiga jam.(AYB)

Sumber: http://tekno.liputan6.com/berita/200912/256236/Cina.Luncurkan.Kereta.Tercepat.di.Dunia
Public Service Obligation (PSO)
Jumat, 21 Agustus 2009
Dalam penyaluran PSO ternyata terdapat beberapa kendala. Untuk dapat menyelesaikan kendala tersebut, kita harus dapat mengidentifikasi beberapa kendala tersebut. Berikut ini adalah beberapa kendala yang sering dihadapi dalam penyaluran PSO. Paling tidak ada tiga permasalahan yang sering dikeluhkan oleh BUMN-BUMN yang mendapat penugasan PSO. Pertama, subsidi PSO tersebut dinilai masih belum mencukupi untuk menutup kerugian menjalankan penugasan PSO. Hal ini karena besarnya subsidi PSO yang diberikan oleh Pemerintah tergantung kepada kemampuan keuangan negara.

Permasalahan yang kedua adalah pencairan subsidi PSO yang dilakukan di belakang. Karena pihak pemerintah harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran/penggantian biaya atas tugas pelayanan umum yang telah dilakukan oleh BUMN sehingga berdampak pada terganggunya arus kas BUMN. Permasalahan yang ketiga adalah pemanfaatan dana PSO sering salah sasaran. Contohnya adalah PT KAI yang mendapat dana PSO untuk pengoperasian KA ekonomi telah menggunakan dana tersebut untuk mensubsidi KA kelas yang lebih tinggi. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada mekanisme yang baik terhadap pelaksanaan penggunaan dana PSO.

Setelah mengetahui persoalan dalam pengelolaan PSO, perlu langkah-langkah perbaikan agar tujuan pelaksanaan PSO yang mulia yaitu untuk membantu rakyat miskin dapat tercapai. Demikian juga dari sisi keungan negara tidak membebani APBN. Langkah-langkah perbaikan tersebut antara lain :

  • Perlunya disediakan payung hukum yang mengatur batasan-batasan kegiatan apa saja yang dapat diajukan sebagai PSO. Berdasarkan kebijakan dalam RKP, PSO yang perlu ditampung dalam APBN adalah penyediaan pelayanan oleh BUMN tertentu kepada masyarakat dengan harga di bawah harga pasar, seperti subsidi untuk kereta api kelas ekonomi, subsidi pos, subsidi untuk Pelni, dan sejenisnya. Untuk ke depannya perlu diperjelas lagi agar tidak semua kegiatan BUMN yang melayani masyarakat dimintakan PSO ke Pemerintah. Hal ini tidak lain untuk mengurangi beban APBN yang semakin berat dengan adanya berbagai bencana yang menimpa bumi pertiwi ini.
  • Perlu diatur dasar-dasar penilaian PSO yang diajukan oleh BUMN maupun Kementerian Teknis terkait. Berdasarkan RKP, pengajuan subsidi harus disertai dengan alasan dan dasar perhitungan yang jelas mengenai besarnya subsidi yang diajukan. Namun demikian, dasar perhitungannya masih kurang detil, karena masing- masing PSO berbeda dalam menghitung komponen biaya pokok produksi. Apabila dasar perhitungan tersebut tidak diatur secara jelas, menyebabkan adanya kemungkinan BUMN/Kementerian Lembaga akan meningkatkan BPP dalam rangka memperoleh kompensasi PSO yang lebih besar.
  • Disinyalir ada kecenderungan bahwa BUMN yang sudah mendapat Penyertaan Modal Negara masih meminta PSO. Mungkin perlu dipikirkan suatu aturan mengenai besaran dana yang dapat diterima oleh suatu BUMN : apakah memungkinkan bagi suatu BUMN untuk mendapat PMN dan sekaligus PSO, atau bagi suatu BUMN hanya berhak mendapatkan salah satu atau malah tidak dua-duanya. Dengan demikian, beban APBN akan menjadi semakin berkurang.
  • Perlu diatur juga tentang instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan menetapkan besaran PSO tersebut. Selama ini, kebijakan besaran, bentuk, dan jenis PSO ditetapkan oleh Pemerintah (Departemen Keuangan, Departemen Teknis/regulator, dan Kementerian Negara BUMN) dengan DPR. Namun tidak jelas apa kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi terkait tersebut. Selain itu, juga belum ada proses pengajuan PSO secara jelas. Dengan demikian, dimungkinkan BUMN/Kementerian Lembaga tersebut akan mengajukan PSO langsung ke DPR untuk mempersingkat waktu. Apabila hal ini dilakukan, maka mekanisme APBN yang selama ini berlaku menjadi terganggu.
  • Mekanisme pengajuan subsidi sebaiknya datang dari Kementerian/Lembaga yang terkait erat dengan komoditi dalam bentuk barang dan jasa, atau yang ketersediaannya menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga yang bersangkutan. Pengajuan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengajuan kegiatan kementerian/lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, kegiatan atau pengajuan subsidi, termasuk PSO secara lebih terperinci diuraikan pada kegiatan prioritas, atau dalam kegiatan kementerian/lembaga.
  • Dalam pelaksanaannya perlu dibuat suatu kontrak yang menyebutkan antara lain layanan yang perlu disediakan oleh BUMN yang mendapat penugasan. Hal ini untuk menjamin bahwa dengan adanya PSO tersebut, terdapat perubahan pelayanan terhadap masyarakat dan perubahan struktural. Kontrak tersebut perlu dievaluasi, dan apabila dalam kenyataannya BUMN yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kontrak tersebut, maka subsidi/ bantuan dalam rangka PSO-nya tidak akan dibayar.

Terakhir diperbaharui ( Jumat, 21 Agustus 2009 )
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhiri >>

 
 
  PT. Dardela Yasa Guna - Jakarta - Indonesia © copyright 2006 - 2014