Who's Online
Ada 58 tamu sedang online


Our Partners
MGC
JTC
Nippon Koei
LAPI ITB
SMEC INTERNATIONAL


Jumlah Pengunjung



Artikel Favorit

 

 











 

 

home mail

Subsidi Keperintisan Angkutan Penyeberangan
Ditulis oleh Administrator   
Kamis, 19 Maret 2009
Dari hasil perbandingan masing-masing kebijakan menggunakan metode matriks sandingan, dari aspek regulasi dan konsep pendanaan diketahui bahwa sasaran pendistribusian kebijakan subsidi keperintisan angkutan penyeberangan adalah kepada penyelenggaraan/pengoperasian atas pelayanan angkutan yang bersifat perintis dimana terdapat konsentrasi sebagian besar kelompok masyarakat miskin/tidak mampu berada, agar pelayanannya pada  lintas yang ditunjuk/ditugaskan di daerah terpencil dan/atau belum berkembang tetap terjamin/terselenggara secara berkelanjutan.

Sebagai suatu kegiatan, sasaran pendistribusian subsidi keperintisan  angkutan penyeberangan perintis harus sesuai dengan tujuan dan misi program pengembangan keperintisan LLASDP, dimana misi dan tujuannya adalah sebagai berikut :
Misi dari keperintisan LLASDP adalah menghubungkan daerah-daerah terpencil dan atau daerah yang belum berkembang .
Sedangkan indikator dari daerah terpencil dan atau daerah yang belum berkembang adalah :

1).    Daerah yang belum dilayani oleh perusahaan angkutan di perairan yang beroperasi secara tetap dan teratur; atau
2).    Daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk pelayanan angkutan; atau
3).    Daerah yang tingkat pendapatan perkapita masyarakatnya masih  sangat rendah

Tujuan dari penyelenggaraan  keperintisan LLASDP adalah:
i).    Sebagai wujud pengabdian Pemerintah kepada masyarakat.
Tujuan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 34, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kewajiban pemerintah dalam pelayanan umum termasuk pelayanan transportasi angkutan penyeberangan dilakukan berdasarkan pertimbangan kebijakan pemerataan pembangunan antar wilayah/daerah, yang mengharuskan daerah-daerah terpencil dan atau belum berkembang wajib diberikan pelayanan meski secara finansial rugi. Sebagai konskuensinya Pemerintah memberikan kompensasi subsidi bagi operator yang diberikan penugasan untuk menyelenggarakan/ mengoperasikan angkutan penyeberangan perintis untuk melayani daerah tersebut.

ii).    Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah

Dalam fungsinya sebagai jembatan bergerak, penyelenggaraan angkutan penyeberangan pada lintasan daerah perintis dimaksudkan sebagai pioneering (perintis/pelopor) dalam mobilisasi atau pergerakan lalu lintas dan pemindahan angkutan baik orang (penumpang) maupun kendaraan. Dengan tersedianya pelayanan tranportasi angkutan penyeberangan perintis maka distribusi barang dan jasa dari sentra produksi  ke tempat konsumen dapat berjalan lancar, dan meningkatkan mobilisasi penduduk agar dapat membuka keterisoliran daerah terpencil dan atau belum berkembang, sehingga terjadi peningkatan kegiatan ekonomi pada daerah tersebut. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi pada masyarakat. Dari sisi transportasi  angkutan penyeberangan, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang diindikasikan dengan:

a).    Semakin tingginya permintaan masyarakat daerah tersebut untuk menggunakan jasa angkutan penyeberangan yang ditandai dengan perkembangan load factornya telah mencapai load factor yang disepakati (pada LF 50%).  Dengan telah tercapainya Load factor yang disepakati mengindikasikan telah terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat pada daerah tersebut, dan dari sisi penyelenggaran angkutan penyeberangan perintis,  pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian kapal telah mampu menutup biaya operasi yang dikeluarkan, sehingga subsidinya diberhentikan dan status perintis pada lintasan tersebut direkomendasikan menjadi lintasan komersial. Hal tersebut berarti menggugurkan indikator daerah terpencil dan atau daerah yang belum berkembang pada angka (2) dan (3).

b).    Terdapatnya perusahaan swasta yang beroperasi dalam pelayanan angkutan pada lintasan tersebut. Beroperasinya perusahaan swasta dalam melayani jasa angkutan pada lintasan mengiindikasikan telah terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat pada daerah tersebut dan sekaligus menggugurkan indikator daerah terpencil dan atau belum berkembang [angka (1), (2), dan (3)]. Sehingga subsidi yang diberikan kepada operator diberhentikan dan status perintis pada lintasan tersebut direkomendasikan menjadi lintasan komersial.

 
 
  PT. Dardela Yasa Guna - Jakarta - Indonesia © copyright 2006 - 2014