Who's Online
Ada 2 tamu sedang online


Our Partners
MGC
JTC
Nippon Koei
LAPI ITB
SMEC INTERNATIONAL


Jumlah Pengunjung



Artikel Favorit

 

 











 

 

home mail

PT KA Resahkan Implementasi UU Perkeretaapian
Ditulis oleh Administrator   
Rabu, 04 Februari 2009
Jakarta – PT Kereta Api (KA) menyatakan keresahannya terkait dengan implementasi Undang-undang Perkeretaapian No 23 Tahun 2007.
”Kereta api, di mana pun di dunia ini, adalah untuk transportasi publik dan didukung penuh negara untuk kemakmuran dan kepentingan ekonomi rakyatnya,” kata Dirut PT KA Ronny Wahyudi saat menyampaikan komentar pada sesi di workshop Pemangku Kepentingan Perkeretaapian Nasional 2009, di Jakarta, Selasa (3/2).
Oleh karena itu, menurut dia, peran kereta api perlu didukung oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakatnya.

”Semangat ini mestinya juga untuk BUMN di Indonesia, bukan sebaliknya ‘dipecah-pecah’ untuk keuntungan asing,” kata Ronny. Sebagai contoh, ia menyebutkan, adanya pengalaman dan fakta BUMN Telekomunikasi di Indonesia yang akhirnya sebagian sahamnya dimiliki oleh asing.
Di sisi lain, Departemen Perhubungan (Dephub) meminta jajaran PT Kereta Api (KA) untuk tidak meragukan komitmen pemerintah dalam upaya menjadikan PT KA sebagai tulang punggung transportasi darat, terkait dengan implementasi UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan Wendy Aritenang mengatakan, ”Jangan ragukan itu. Buktinya, selama ini total investasi pemerintah terhadap seluruh sarana dan prasarana BUMN Perkeretaapian itu jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh PT KA sendiri,” ungkapnya.
Kata Wendy, dimana pun di dunia, semangat monopoli sudah dilawan oleh gerakan de-monopoli dan memang terbukti selama ini (bahwa PT KA monopoli) pelayanannya kepada konsumen tidak pernah memuaskan.

”Karena itu, PT KA memang harus berbenah,” katanya. Selanjutnya, terkait dengan peluang masuknya swasta di sektor perkeretaapian pascapemberlakuan UU No 23 Tahun 2007 itu, Wendy menjamin menyatakan bahwa hal itu tidak akan mengganggu porsi PT KA. ”UU mengatakan, swasta bisa masuk oada pengembangan perkeretaapian di Indonesia, baik di sarana, prasarana maupun operator,” katanya.

KA Regional
Sementara itu, mengenai implementasi Revitalisasi Perkeretaapian Nasional sejak dua tahun lalu yang kini tersisa 15 bulan lagi, menurut Wendy, salah satu bentuknya adalah peningkatan kapasitas KA secara nasional yang antara lain dimulai dengan pengaktifan jalur-jalur KA yang sudah ”mati”. ”Ada sejumlah jalur yang sudah direncanakan dan bahkan sudah dioperasikan, seperti Bogor-Sukabumi,” katanya.
Total jalur KA yang masih dimungkinkan bisa diaktifkan kembali sebanyak 3.000 km dan sudah tersisa 1.300 km. Sisanya antara lain ada di jalur-jalur Yogyakarta-Magelang, Padang-Bukit Tinggi, Purwokerto-Wonosobo. Selain itu, pihaknya juga akan membangun dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dan swasta di daerah untuk mengembangkan KA Regional seperti Bandung Raya, Surabaya dan lainnya.
(ellen piri)

 
 
  PT. Dardela Yasa Guna - Jakarta - Indonesia © copyright 2006 - 2014