Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan termasuk salah satu faktor yang menentukan perkembangan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Untuk itu Pemerintah perlu untuk selalu berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga kesenjangan antara kebutuhan dan pelayanan yang ada dapat diminimalkan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat sejak dekade tahun 80-an, terutama pada daerah perkotaan, telah menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan infrastruktur khususnya jalan raya. Pembangunan ruas jalan non tol dan jalan tol baru terus dilaksanakan dan disesuaikan dengan fungsi-nya masing-masing.

Pembangunan jalan baru memerlukan biaya yang besar, dana Pemerintah yang terbatas harus didistribusikan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pemerataan. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan jalan tol membuka peluang partisipasi sektor swasta dalam pendanaannya yang diharapkan dapat membantu pemecahan permasalahan pendanaan pembangunan infrastruktur.

Manfaat strategis pembangunan jalan tol diantaranya adalah sebagai berikut:

• Pembukaan lapangan pekerjaan berskala besar dalam sektor formal maupun informal.
• Peningkatan penggunaan sumber daya dalam negeri.
• Upaya Pemerintah dalam mengembalikan Indonesia menjadi salah satu lokasi investasi terbaik di Asia Pasifik.
• Meningkatkan kegiatan ekonomi sebagai pendorong peningkatan PDRB dan ekspor.
• Meningkatkan sektor riil dengan menciptakan efek multiplier bagi perekonomian nasional.

Sejak Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang peran partisipasi sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur maka pertumbuhan pembangunan jalan tol di Indonesia mulai meningkat.. Saat ini, ada 647 km jalan tol yang sudah dioperasikan di Indonesia, dimana 499 km. dioperasikan oleh PT. Jasa Marga dan 148 km dioperasikan oleh investor swasta.

Pada tahun-tahun terakhir, penambahan ruas jalan tol telah menjadi kebutuhan yang mendesak, sementara di lain pihak kemampuan keuangan Pemerintah saat ini sangatlah terbatas. Untuk itu, keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan dan pembangunan jalan tol sudah menjadi suatu kebutuhan.

Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, terbuka kemungkinan bagi Pemerintah untuk bekerja sama dengan para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan jalan tol.

Secara umum, prinsip penyelenggaraan jalan tol adalah sebagai berikut:

• Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah, dimana sebagian wewenang yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
• Pendanaan pengusahaan jalan tol dapat berasal dari Pemerintah dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi, tetapi belurn layak secara finansial. Pendanaan yang berasal dari Badan Usaha diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial.
• Dalam keadaan tertentu yang rnenyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh Badan Usaha, Pemerintah dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya.
• Sebagai dasar pembangunan jalan tol Pemerintah menyusun Rencana Induk Jaringan Jalan Tol dan Ruas Jalan Tol ditetapkan oleh Menteri.
• Penetapan pemberlakuan tarif tol sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengusahaan oleh Menteri.
• Penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan pengaruh laju inflasi setiap 2 tahun dan ditetapkan oleh Menteri.
• Pengadaan sebagian atau seluruh lingkup pengusahaan jalan tol dilakukan melalui pelelangan secara terbuka dan transparan.
• Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol bagi kepentingan umum. Sumber dana pengadaan tanah untuk jalan tol dapat berasal dari pemerintah dan/atau badan usaha.