Who's Online
Ada 28 tamu sedang online


Our Partners
MGC
JTC
Nippon Koei
LAPI ITB
SMEC INTERNATIONAL


Jumlah Pengunjung



Artikel Favorit

 

 











 

 

home mail

Kisruh Tender Konsultan MRT Memanas
Ditulis oleh Administrator   
Selasa, 19 Mei 2009
JAKARTA - Kisruh tender konsultan pembuatan desain dasar proyek angkut cepat massal (mass rapid transit/MRT) semakin panas. Konsorsium Katahira & Engineers International, melalui kuasa hukumnya dari kantor pengacara William Effendi & Co, memastikan akan segera melayangkan somasi kedua kepada Y. Miura, konsultan ahli Japan International Cooperation Agency (JICA). "Ini peringatan kedua," kata Andi Ahmad Nur Darwin kepada Tempo kemarin.


Menurut Andi, Miura belum memberikan klarifikasi seperti yang dituntut dalam somasi pertama bertanggal 4 Mei 2009. Miura dalam suratnya justru mengarahkan klarifikasi itu kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan Tundjung Inderawan. Padahal, kata Andi, somasi tersebut ditujukan kepada Miura.

Jika jawaban atas somasi kedua tak juga memuaskan hukum, peluang kasus ini bergulir ke pengadilan akan terbuka. Namun, Andi berharap masalah itu dapat diselesaikan secara baik-baik di luar pengadilan.


Kekesalan Katahira ini dipicu surat Miura kepada Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal pada 15 Juli 2008. Dalam surat tersebut, ia menyatakan kekhawatirannya jika Katahira akan sukses dalam membuat desain dasar proyek angkut cepat massal itu.

Katahari curiga Miura hendak mempengaruhi proses evaluasi tender yang dilakukan panitia meski Tundjung membantah adanya campur tangan JICA itu kepada pers pekan lalu.

Meski demikian, faktanya pemerintah kemudian melakukan re-evaluasi tender pada 13 April 2009 untuk merespons permintaan JICA. Hasilnya, panitia tender yang baru menempatkan Katahira di peringkat kedua dan Nippon Koei Co Ltd di peringkat pertama. Padahal panitia tender sebelumnya menetapkan Katahira di posisi pertama dan Nippon Koei di peringkat kedua.


Kisruh tender konsultan ini pun berdampak pada penundaan pengumuman pemenang tender. Hasil penetapan panitia tender pun dianggap belum final. "Sampai saat ini belum pernah ada keputusan siapa pemenangnya," kata Tundjung pekan lalu tanpa bersedia menjelaskan kepastian jadwal pengumuman tender.

Andi kemarin mengaku kliennya belum menerima informasi tentang kepastian pengumuman pemenang tender tersebut. "Belum ada."


Sumber Tempo yang mengetahui proses tender ini mengatakan, JICA keberatan Katahira menggandeng partnernya, Systra International Consulting asal Perancis. JICA tidak ingin uang rakyat Jepang mengalir ke warga Prancis. Selain itu, langkah menggandeng perusahaan Prancis dianggap berisiko karena teknologi Eropa--juga Amerika--masih bermasalah dalam pencegahan kebakaran.


Lagi-lagi Tundjung membantah informasi tersebut. "Saya pastikan tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi panitia (tender)," ujarnya. Peran JICA selama ini, ia melanjutkan, hanya memberikan komentar dan mengajukan pertanyaan soal proses penilaian peserta tender, terutama mengenai konsistensi penilaian berdasarkan dokumen yang telah disetujui JICA. Selanjutnya, panitia pengadaan jasa konsultan pada proyek tersebut akan mengkaji komentar dan pertanyaan dari JICA dan melaporkan hasilnya kembali.

Ia juga mengklaim tender telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Hal itu, menurut dia, telah mengikuti panduan dari JICA sebagai penyandang dana proyek tersebut.


Bagaimana dengan Miura, yang menyinggung nama Tundjung dalam surat jawabannya kepada Katahari? Tundjung menolak dikaitkan dengan Miura. "(Opini) itu urusan dia (Miura) sendiri, bukan urusan saya," katanya singkat kepada Tempo kemarin.


Tempo
berusaha menemui Miura di kantornya di lantai 11 gedung Departemen Perhubungan kemarin. Namun, tak ada yang mengetahui keberadaannya. "Tidak ada," kata seorang penjaga di ruangan itu. Dihubungi melalui telepon kantornya, ia tak juga menjawab.


Kisruh ini tampaknya belum segera menemui titik akhir. Menteri Jusman mengatakan belum ada kepastian untuk menyelesaikan kisruh tender konsultan proyek pembuatan desain dasar angkutan massal tersebut.


Menurut dia, JICA-lah yang akan melakukan klarifikasi untuk mengakhiri kisruh yang telah membuat proyek ini molor enam bulan. "JICA yang akan mengklarifikasinya," kata Jusman kemarin.


Mengenai surat Miura kepada dirinya pada 15 Juli 2008, Menteri Jusman tidak menjelaskannya. Malah ia memaparkan soal adanya perjanjian dengan JICA tentang pemahaman bersama mengenai pemberian penilaian terhadap peserta tender. "Yang dilakukan JICA itu menanyakan klarifikasi mengapa memberi nilai yang lebih baik kepada si B."


Tender yang mencuat jadi kisruh ini merupakan rangkaian proyek MRT tahap pertama. Keseluruhan proyek MRT ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap I meliputi rute Lebak Bulus-Dukuh Atas sepanjang 14,5 kilometer, tahap II rute Dukuh Atas-Kota, dan tahap III meliputi rute timur-barat.


Pembangunan proyek MRT ini didanai dari pinjaman pemerintah Jepang dalam bentuk empat paket pinjaman dengan total sebesar 118 triliun yen. Sedangkan tender konsultan merupakan bagian dari paket pertama pinjaman Jepang yang nilainya mencapai 1,8 triliun yen.

Sumber : korantempo.com

Terakhir diperbaharui ( Selasa, 19 Mei 2009 )

 
 
  PT. Dardela Yasa Guna - Jakarta - Indonesia © copyright 2006 - 2014