Who's Online
Ada 58 tamu sedang online


Our Partners
MGC
JTC
Nippon Koei
LAPI ITB
SMEC INTERNATIONAL


Jumlah Pengunjung



Artikel Favorit

 

 











 

 

home mail

Pemilihan Lokasi Jalan Rel
Ditulis oleh Irwan Joe   
Selasa, 06 Mei 2008
Disadur dari Centre of Transportation Research and Education, Iowa State University, CE353 Lecture


William W. Hay defines excellence in engineering as an economic combination of traffic, distance, curvature, rise and fall, and gradient. The concepts described as related to the location process apply equally to new construction, realignment, and major rehabilitation. This is particularly important given the maturity of the rail and highway transport systems (e.g., few new rail lines are being constructed today).

Terakhir diperbaharui ( Selasa, 05 Agustus 2008 )
Baca selengkapnya...
SNI Bidang Perkeretaapian
Ditulis oleh Irwan Joe   
Selasa, 06 Mei 2008
Tidak banyak yang tahu bahwa Badan Standarisasi Nasional Indonesia, BSN (National Standardization Agency of Indonesian) telah menerbitkan 22 buah standar untuk jalan rel sejak tahun 1987.  Seharusnya standar ini otomatis menjadi acuan dalam proses engineering dan pelaksanaan.

 SNI   Judul  ICS 
 SNI 04-3866-1995
 Peraturan tentang pantograf kereta rel listrik
29.280
 SNI 04-6274-2000  Traksi listrik - Sarana gelinding - Uji gabungan inverter-penyulang motor bolak-balik dan sistem kendalinya 29.280
 SNI 04-6275.3-2000  Peralatan elektronika yang digunakan pada kendaraan di atas rel. Bagian 3: Berbagai komponen, peralatan
 elektronika terprogram dan keandalan dari sistem elektronika
 29.280
 SNI 04-3590-1994  Suplai tegangan sistem traksi  29.280
 SNI 04-3866-1995  Peraturan tentang pantograf kereta rel listrik  29.280
 SNI 11-1079-1989  Kasut roda untuk kereta gerbong dan lokomotif  45.040
 SNI 11-1080-1989  Roda pejal (solid) baja karbon untuk kereta gerbong dan lokomotif  45.040
 SNI 11-1649-1989  Alat perangkai otomatis untuk kereta  45.060
 SNI 11-1653-1989  Sepatu rem besi tuang untuk kereta api  45.060
 SNI 11-0197-1987  Bantalan kayu untuk kereta api, Peraturan pengujian  45.080
 SNI 11-1650-1989  Bahu bantalan beton rel kereta api tipe II  45.080
 SNI 11-2756-1992  Bahu bantalan beton rel kereta api tipe I  45.080
 SNI 11-3388-1994  Bantalan beton blok tunggal dan sistem penambat rel, Metode pengujian  45.080
 SNI 11-3675-1995  Pelat andas rel kereta api dari baja  45.080
 SNI 11-3676-1995  Pelat andas rel kereta api dari besi cor  45.080
 SNI 11-3677-1995  Penjepit elastis rel kereta api  45.080
 SNI 11-4013-1996  Mutu dan cara uji sambungan las termit rel kereta api  45.080
 SNI 11-4040-1996  Alas rel untuk penambat elastis rel kereta api dari bahan polietilen  45.080
 SNI 11-4041-1996  Insulator untuk penambat elastis rel kereta api dari bahan logam  45.080
 SNI 11-1078-1989  Kereta api, Istilah umum  01.040.45
 SNI 05-7115-2005  Spesifikasi paku baja berulir untuk pengikat rel kereta api  

Sebelum Direktorat Jenderal Perkeretaapian terbentuk, Direktur Jenderal Perhubungan Darat telah menerbitkan 3 buah KD yaitu:

 Nomor
Judul
 SK.1076/KA.305/DRJD/2000  Petunjuk Teknis Pemeriksaaan dan Pengujian Sarana Kereta Api
 SK.770/KA.401/DRJD/2005  Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang antara Jalan dengan Jalur Kereta Api
 SK.770/KA.401/DRJD/2005  Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang antara Jalan dengan Jalur Kereta Api

SK Dirjen tersebut selayaknya dijadikan standar oleh BSN agar semakin lengkaplah standar untuk jalan rel. (Irwan Joe)
Terakhir diperbaharui ( Rabu, 07 Mei 2008 )
Penataan Angkutan KA Komuter Ekonomi
Ditulis oleh Irwan Joe   
Selasa, 06 Mei 2008
Pada penyediaan layanan transportasi, dalam hal ini kereta api angkutan penumpang ekonomi terdapat tarik menarik kepentingan antara para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan dimaksud adalah masyarakat selaku pengguna jasa, yang berkepentingan terhadap tarif yang terjangkau daya beli masyarakat dan pelayanan yang layak sehingga masih seimbang antara nilai tambah dan pengorbanan yang harus dibayarkan. Selanjutnya adalah  penyedia jasa sebagai entitas usaha, yang berkepentingan terhadap keuntungan dan kelangsungan usahanya, serta Pemerintah selaku regulator yang berkepentingan untuk mengatur dan mengawasi agar pengguna jasa dan penyedia jasa tidak ada yang dirugikan dengan menyelaraskan perbedaan kepentingan tersebut.

Dalam upaya menyelaraskan antara kepentingan penyedia jasa angkutan dengan pengguna jasa angkutan, maka Pemerintah melakukan intervensi dalam menetapkan tarif jasa angkutan kereta api yang dapat terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, menentukan dan mengawasi tingkat pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa, dan memberikan kompensasi berupa dana PSO termasuk keuntungan yang wajar bagi penyedia jasa.

Tingkat tarif akan menentukan besarnya penerimaan perusahaan jasa angkutan kereta api dan sekaligus juga akan menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa angkutan. Tarif diusahakan masih dalam jangkauan daya beli pengguna jasa angkutan namun tetap menjamin penerimaan yang  layak bagi perusahaan jasa angkutan.

Tarif angkutan merupakan besar biaya yang ditanggung/ dibebankan kepada pengguna jasa angkutan kereta api sebagai  kompensasi biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sehubungan dengan penggunaan fasilitas yang digunakan untuk  tingkat pelayanan tertentu. Pengenaan tarif untuk kereta api angkutan penumpang ekonomi ditentukan oleh pemerintah (Dephub).

Dalam kondisi persaingan sempurna, tarif angkutan merupakan hasil pembagian antara biaya-biaya produksi/operasi dalam penyelenggaraan angkutan dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Pada kondisi tertentu daya beli masyarakat tidak dapat dipertemukan dengan kebutuhan pengusahaan angkutan, perlu diadakan subsidi oleh Pemerintah. Dalam hal angkutan bersubsidi seperti kewajiban pelayanan umum (PSO) pada kereta api angkutan penumpang ekonomi, maka idealnya tarif  jasa angkutan lebih rendah dari hasil pembagian  tersebut.

Kewajiban pelayanan umum (PSO) kereta api angkutan penumpang ekonomi  diberikan sebagai akibat disparitas/perbedaan harga pokok penjualan operator penyedia jasa angkutan (BUMN / Swasta) dengan harga atas produk/jasa (tarif) yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk / jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik), oleh karena itu dilakukan campur tangan Pemerintah dalam menentukan besaran tarif jasa kereta api angkutan penumpang ekonomi  agar terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

Apabila terjadi penetapan tarif angkutan dibawah harga pokok idealnya, maka pemerintah harus menyediakan kompensasi  berupa dana PSO  kepada penyedia jasa (operator). Pemberian subsidi tersebut dilakukan  kepada penyedia jasa kereta api angkutan penumpang ekonomi sehubungan dengan selisih pendapatan dengan biaya operasional sebagai akibat  masih rendahnya faktor muat (load factor) lintasan kereta api yang dilayani. Perhitungan kompensasi pada penyelenggaraan penugasan kewajiban pelayanan umum (PSO) kereta api penumpang ekonomi   dilakukan terhadap penyediaan pelayanan kelas ekonomi di seluruh wilayah operasi penyedia jasa (PT. KA) serta terhadap pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur  jalan kereta api milik Pemerintah, sehingga pembayaran Pemerintah terhadap penyedia jasa harus sama dengan PSO + IMO – TAC.
Baca selengkapnya...
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 Selanjutnya > Akhiri >>

Hasil 8 - 10 of 10

 
 
  PT. Dardela Yasa Guna - Jakarta - Indonesia © copyright 2006 - 2014