Who's Online
Ada 40 tamu sedang online


Our Partners
MGC
JTC
Nippon Koei
LAPI ITB
SMEC INTERNATIONAL


Jumlah Pengunjung



Artikel Favorit

 

 











 

 

home mail

Pemerintah Agresif Bangun Double Track untuk Angkut Batubara
Ditulis oleh Administrator   
Minggu, 17 Mei 2009
JAKARTA. Pemerintah makin gencar membangun infrastruktur untuk mengangkut batu bara. Kali ini, pemerintah akan membangun jalur kereta api ganda (double track) di Sumatera Selatan yang menghubungkan Lubuk Linggau, Tebing Tinggi, Muara Enim, Prabumulih, menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api.


Tujuannya untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi batu bara. "Jalur yang ada selama ini tidak memungkinkan menambah kapasitas produksi PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk," kata Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin setelah mengikuti rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta.


Alex berharap pembangunan rel jalur ganda sepanjang 270 kilometer ini dapat mendorong Bukit Asam meningkatkan produksi menjadi 50 juta ton per tahun. Selain untuk pengangkuta batu bara, Jalur rel kereta api ini juga akan dimanfaatkan pengangkutan bahan tambang lain, kelapa sawit, dan karet.


Guna memuluskan proyek ini, pemerintah telah mendelegasikan Gubernur Sumatra Selatan segera membuat permohonan sewa lahan di sisi kiri dan kanan di salah satu jalur rel lintas Sumatra yang saat ini sedang dalam pengerjaan, yaitu jalur yang menghubungkan Tanjung Enim, Sumatera Selatan ke Tarahan, di Lampung. Permohonan sewa lahan itu diajukan ke Menteri Perhubungan.


Selain itu, Gubernur Sumatera Selatan juga mengajukan izin pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api. "Segera setelah semua izin sewa lahan dan izin pembangunan pelabuhan diperoleh, proses tender terbuka akan dimulai," kata Alex.


Menurut Alex, Sumatra Selatan sendiri menyimpan 48% cadangan batu bara nasional, setara dengan 22,5 miliar ton. Sedangkan Batu bara yang bisa ditambang sebanyak 18 miliar ton.


Selain itu, Alex menjelaskan pembangunan rel jalur ganda memerlukan dana Rp 11 triliun. Sedangkan, percepatan pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api akan memakan biaya US$ 1 miliar.


Dana untuk proyek yang rencananya akan diselesaikan dalam tempo 3 tahun hingga 4 tahun itu tidak akan menggunakan anggaran daerah atau anggaran negara. Sebaliknya, pemerintah akan mengundang investor. "Sudah banyak peminat, dari India, China, dan Timur Tengah.


Sumber Kontan

Nasib Kereta Api di Sumut
Ditulis oleh Administrator   
Sabtu, 16 Mei 2009
Medan, 21/4 (www.antarasumut.com)- Ada “gawe” besar perkereta apian Indonesia untuk wilayah Sumatera, yang sudah direncanakan sejak kolonial Belanda bercokol di republik ini, tapi sampai sekarang belum terwujud. Cerita lama itu dipoles kembali hingga seperti baru, ketika Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jonan bersama direksi lainnya Wimbo dan pimpinan PT KAI Sumut, Albert Tarra menghadap Gubernur Sumut, H. Syamsul Arifin SE belum lama ini.


Dalam pertemuan itu orang-orang kereta api mengungkapkan, jalur rel kereta api Sumut akan dikembangkan sampai Sumatera Selatan. Ini bermakna, (entah kapan terwujud), warga Sumut dapat mencapai Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Bandar Lampung dengan kereta api. Kemudian menyebrang sampai ke Merak dan naik kereta api lagi lantas turun di Gambir, Jakarta. Kalau tidak terlalu lantam, dapat dikatakan mirip dengan Trans Siberia di Rusia atau Trans Atlantic di Amerika.


Kalau saja jembatan yang melintasi Selat Sunda sudah terpasang, perjalanan dengan naik kereta api dapat saja langsung dari Banda Aceh sampai ke Surabaya pp. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Madura segera dioperasionalkan, maka garam dari ladang-ladang garam di Sumenep tak perlu lagi naik kapal, tapi cukup dituangkan dalam gerbong kereta api untuk kebutuhan Sumut. Namun gambaran yang cantik itu tidak diketahui kapan terwujud, karena diprakirakan lebih banyak kendalanya dibandingkan dengan kemudahannya.

Terakhir diperbaharui ( Sabtu, 16 Mei 2009 )
Baca selengkapnya...
RPP Penyelenggaraan Perkeretaapian Berpotensi Menabrak UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Ditulis oleh Administrator   
Kamis, 02 April 2009
RAPAT pleno pengharmonisan RPP tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian di Departemen Hukum dan HAM, Kamis, tanggal 18 September 2008, berpotensi menabrak Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Dari materi yang akan dibahas dalam pleno harmonisasi tersebut ternyata banyak penyimpangan – penyimpangan substansi RPP terhadap substansi amanah pasal UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Dalam Pasal 220 RPP, Pemerintah ditetapkan sebagai pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian. Hal ini kontradiktif dengan Pasal 219 ayat (1) dan (2) RPP serta menabrak Pasal 18 dan Pasal 23 UU No. 23/2007
Dalam Pasal 18 mengamanahkan bahwa Pembangunan Prasarana adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan penyelenggaraan Badan Usaha Perkeretaapian (operator). Sedangkan fungsi regulator dengan tegas telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) yakni perkeretaapian dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
RIGID

Pemaksaan kehendak Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan perkeretaapian bertentangan dengan semangat UU No. 23/2007 yang memisahkan secara rigit antara fungsi regulator dan fungsi operator.

Kesalahan–kesalahan masa lalu yang terjadi akibat rangkap fungsi regulator sekaligus sebagai operator banyak warisan–warisan pembangunan perkeretaapian oleh pemerintah yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Terakhir diperbaharui ( Rabu, 06 Mei 2009 )
Baca selengkapnya...
Pengujian Sarana Kereta Api di Indonesia
Ditulis oleh Administrator   
Senin, 30 Maret 2009
Angkutan kereta api adalah salah satu bagian dari system transportasi nasional mempunyai fungsi pokok yang bersifat pelayanan kepada pelanggan pengguna jasa dan berorientasi kepada pasar. Kereta api sebagai salah satu moda transportasi memiliki peranan yang sangat penting karena selain memiliki fungsi sebagai alat transportasi bagi penumpang dan barang mempunyai keunggulan sebagai moda transportasi darat dengan ciri mampu mengangkut penumpang secara missal dan barang curah, hemat lahan, hemat energi, ramah lingkungan dan relative lebih aman dibandingkan dengan moda transportasi jalan raya serta mampu berlaku sebagai penghubung bagi moda transportasi lainnya.

Untuk mendukung operasional perjalanan kereta api yang menjamin keamanan dan keselamatan maka keandalan sarana dan prasarana kereta api harus dijaga dan diupayakan agar selalu berada dalam batas kelaikan teknis, operasional dan komersial. Peningkatan keamanan dan jaminan keselamatan (safety assurance) operasi kereta api merupakan sesuatu yang harus terus menerus diupayakan melalui standarisasi kelaikan, karena salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan kereta api adalah akibat factor kesalahan teknis (technical error) dari sarana dan prasarana kereta api, yaitu kegagalan atau tidak berfungsinya peralatan disamping factor penyebab lainnya seperti factor manusia yang melakukan pengoperasian serta faktor lingkungan.

Baca selengkapnya...
Tender for MRT Encounters Problems
Ditulis oleh Administrator   
Jumat, 27 Maret 2009
JICA-Dephub blame each other

JAKARTA: The Japan International Cooperation Agency (JICA) and the Department of Transportation blame each other for the delay in the fixing of the winner at the tender for mass rapid transit (MRT) basic design.

The JICA says it is still waiting for a response to the list of questions concerning the recommendation of the tender winner sent to the Department of Transportation, which states it has sent back its response.

“We sent our reply to the JICA at the end of last year. Therefore, just like Jakarta, we also expect the JICA to determine the winner sooner,” informed Director General of Railways at the Department of Transportation Wendy Aritenang Yazid yesterday.

However, according to the JICA spokesperson Iman Senoadji, the Department of Transportation had not sent its response to the list of evaluation questions.“The ball is in the hands of the Department of Transportation right now and we are still waiting for the response,” he said.

Iman explained the essence of the list of questions sent to the Department of Transportation was the request for clarification about the reason the department favored PT Katahira and set aside PT Nippon by giving them a point of 75.43 points and 74.13 points, respectively.

The request for clarification, he continued, was a common procedure in the JICA. It was the clarification that would serve as a basis to determine the winner at the US$17 million worth of tender.

Baca selengkapnya...
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya > Akhiri >>

Hasil 21 - 30 of 81

 
 
  PT. Dardela Yasa Guna - Jakarta - Indonesia © copyright 2006 - 2014